Pro dan Kontra Kehadiran Bitcoin di Indonesia

Image result for bitcoin

Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan aturan pelarangan uang virtual seperti Bitcoin. Bank sentral menegaskan bahwa alat pembayaran tersebut belum sah penggunaannya di dalam negeri.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech).

Sementara, Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Imansyah, menuturkan pihaknya masih mengkaji dampak positif dan negatif penggunaan mata uang virtual bitcoin di Indonesia. Pihaknya belum memastikan akan memperbolehkan atau tidak penggunaan Bitcoin untuk transaksi.

Fenomena Bitcoin yang tengah jadi perhatian dunia ini menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Sebagian mendukung, namun, ada pula yang menolak.

1. Gunakan Bitcoin, masyarakat bisa dipidana

Bank Indonesia (BI) secara tegas menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pernyataan ini dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009.

Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Bitcoin dinyatakan tidak sah sebagai alat pembayaran. Jika kedapatan menggunakan Bitcoin, maka masyarakat bisa dikenakan sanksi.

2. Bitcoin produk inovasi tanpa bisa dihindari

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menuturkan kehadiran mata uang virtual Bitcoin saat ini tidak bisa dihindari. Bitcoin merupakan sebuah inovasi pembayaran yang harus dirangkul agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

3. Bitcoin telah diterima negara dunia

Jepang telah resmi umumkan penggunaan Bitcoin sebagai klasifikasi mata uang yang sah untuk ditransaksikan. Regulasi Bitcoin di Jepang diatur oleh lembaga yang juga mengelola peredaran mata uang Yen bernama Financial Services Agency.

Pakar Digital Marketing, Anthony Leong mengatakan Indonesia sebaiknya mengikuti jejak tersebut demi efisiensi dan juga transparan dalam bertransaksi.

Tak hanya Jepang saja, Luxemburg beberapa waktu lalu bahkan telah melegalkan salah satu bursa Bitcoin raksasa bernama Bitstamp untuk beroperasi di Eropa.

Inggris pun tak mau ketinggalan, pada akhir tahun lalu menyetujui untuk menggelontorkan dananya hingga USD 14,6 juta untuk membangun lembaga penelitian khusus yang terfokus pada pengembangan mata uang digital karena negara tersebut meyakini teknologi Bitcoin diprediksi kuat akan merevolusi dunia, seperti halnya internet.

Pihaknya juga menyarankan sebaiknya pengusaha dan pemerintah tak perlu ragu atau khawatir menggunakan Bitcoin. Alasannya karena pada dasarnya Bitcoin dapat dipelajari dan diaplikasikan teknologinya untuk mendukung efisiensi sistem kerja.

4. Masyarakat harus bijak jadikan Bitcoin instrumen investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi di mata uang digital, seperti Bitcoin. Di mana, mata uang ini kini mulai dilirik sebagai suatu produk investasi.

Bagi Indonesia, yang nampaknya sering dimunculkan karena harganya makin tinggi, ini dilirik sebagai suatu bentuk investasi. Tapi kita tidak berharap terjadi spekulasi atau ‘bubble’ yang kemudian bisa merugikan.

Terkait investasi mata uang digital, lanjut Menteri Sri Mulyani, dia mengharapkan masyarakat dapat lebih bijak memilih investasi yang aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

baca juga disini

Leave a Reply